Mediatimur.com BONE -- M.Taslim Tamang, anggota DPRD Provinsi Sul-Sel Komisi D Fraksi PKS hadir dalam dialog penyebarluasan produk hukum Perda Pemotongan Sapi Betina di Warkop Bro ( Restoran Cepat Saji Rais Fried Chicken ) Jl.Poros Camming-Sinjai Kelurahan Ceppaga Kabupaten Bone. Kehadiran Taslim Tamang, didampingi Ketua DPD PKS Bone, Jusman S.Pd.I bersama Ketua DPC PKS Sibulue Drs.Najamuddin dan Ketua DPC PKS Cina Drs. Muh.Amin, pada malam Ahad (28/4/2018).
Taslim Tamang menekankan 3 poin dalam sosialisasinya di hadapan 300an warga yang hadir mewakili 20 kelurahan dan desa se Kec.Libureng terksit tugas pokok beliau sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulsel yang mengharuskan beliau secara konstitusi untuk mewakili rakyat sulsel khususnya dari dapil Bone untuk membuat undang undang daerah sekaligus menyosialisasikannya ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya di daerah pemilihan untuk disuarakan dalam rapat-rapat khususnya di Komisi D yg membidangi insfrastruktur dan menyampaikan tentang perda Pemotongan Sapi Betina.
"Pemerintah Provinsi ingin mengatur mekanisme agar peternak tidak sembarang memotong sapi betina, karena dikhwatirkan Sul-Sel akan kekurangan sapi di kemudian hari, dan ini fakta, bahwa di beberapa tempat pemotongan sapi, kalau ada 10 sapi yg dipotong, 8 diantaranya adalah betina, ini mengkhawatirkan jika tidak segera diatur dalam perda," katanya.
Selain itu, Muhammad Rais sebagai tuan rumah yg juga owner warkop BRO/RFC tempat acara berlangsung mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ada sosialisasi perda dan kunjungan dari anggota DPRD propinsi di kelurahan Ceppaga khususnya dan kec.Libureng umumnya. Beliau berterima kasih atas kesediaan ust Taslim Tamang yg telah berkenan memilih kel.Ceppaga sebagai tempat sosialisasi. Muhammad Rais yg juga bakal caleg DPRD kab.Bone dapil III dari partai PKS mengatakan bahwa secara politik kegiatan ini akan menguatkan posisi PKS di mata masyrakat khususx di kec.Libureng sebagai partai bersih, peduli, dan dekat dengan masyarakat kecil khusnya petani dan peternak.
Lanjut Rais, Puang Haffat satu di antara beberapa tokoh masyarakat yang hadir mempertanyakan kepada ust Taslim perihal adanya bantuan pertanian seperti traktor dan mesin pompa yg seakan-akan milik pribadi ketua kelompok tani, selain itu, Puang Haffat juga mengkritik tentang penyaluran bantuan dari pemerintah yang tidak merata.
Mendengar hal tersebut, ustadz Taslim Tamang berjanji untuk mengecek kebenarannya di lapangan dan berjanji akan menindaklanjuti laporan itu secepatnya, termasuk beliau mendorong dan memotivasi kepala desa, tokoh masyarakat dan warga untuk aktif membuat proposal bantuan dan mengawasi penyaluran bantuan2 dari pemerintah. (Dwiyan)
